Pengelolaan Barang Milik Negara Idle

Untuk Donasi Silahkan Klik Iklan DI Bawah Ini

[CeritaDong.com] Pengelolaan Barang Milik Negara Idle – Barang Milik Negara (BMN) menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga adalah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Adapun criteria dari BMN idle, meliputi:

1.       BMN yang sedang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sejak terindikasi idle.

2.       BMN yang digunakan, tetapi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi K/L

Penggunaan BMN idle oleh Kementerian/Lembaga yang membutuhkan tanah dan/atau bangunan merupakan salah satu cara meringankan beban belanja Negara.  Sebagai contoh, diwilayah kerja suatu KPKNL terdapat asset yang terindikasi idle karena tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dengan nilai sebesar Rp. 100 juta. Sedangkan menurut data LBMN-KD, pada suatu KPKNL terdapat mutasi tambah pada akun tanah adalah sebesar Rp. 1 milyar. Bila proses pengelolaan BMN idle tersebut dilaksanakan dengan tertib, pengeluaran belanja modal untuk penambahan tanah dapat dihemat sebesar nilai BMN idle pada daerah tersebut sehingga Negara hanya perlu mengalokasikan dana sebesar Rp. 900 juta.

BMN idle yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang dapat memberikan kontribusi pendapatan Negara dari PNBP melalui mekanisme pemanfaatan BMN. Pada PMK Nomor 250/PMK.06/2011 diatur juga mengenai sanksi Pengguna Barang yang tidak menyerahkan BMN yang ditetapkan sebagai BMN idle, berupa:

1.       Pembekuan dana pemeliharaan BMN atas tanah dan/atau bangunan yang telah ditetapkan sebagai BMN idle.

2.       Penundaan penyelesaian atas usulan pemanfaatan, pemindatanganan, atau penghapusan BMN yang dijukan oleh Pengguna Barang.